Bekasi menjadi kota Global mungkinkah

mediaberitakini.com Inisiatif Pemerintah Kota Bekasi mewajibkan Aparatur Sipil Negara memakai bahasa Inggris dalam bekerja dari rumah di hari Jumat layak mendapatkan apresiasi. Selain itu, pemakaian bahasa Inggris juga diterapkan dalam rapat daring sehingga diharapkan menjadi membudaya di kalangan ASN. Langkah ini dinilai tepat dalam mendorong Bekasi sebagai Kota internasional yang menyusul program Kota Global sebagaimana dipopulerkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Harapannya tentu jelas, pemakaian bahasa asing apalagi bahasa Inggris dalam kegiatan pemerintahan akan berupaya mendorong pelayanan publik siap beradaptasi dengan dunia global. Melalui bahasa Inggris pemerintah diharapkan akan mampu membudayakan percakapan dan berorientasi bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang siap menghadapi potensi investasi dan sumber daya manusia dari luar negeri yang akan masuk ke Kota Bekasi.

Apalagi jika kita melihat bagaimana kondisi saat ini dimana era digitalisasi menciptakan keterbukaan antar bangsa sehingga konektivitas antar kota yang menjadi sebuah keniscayaan. Di tengah posisi strategis yang terletak di jalur Metropolitan, Kota Bekasi perlu terus berbenah dan menyulap manusia dan estetika kotanya agar mampu memiliki daya saing global. Adanya kebijakan bahasa Inggris selama sepekan sekali tentu akan meningkatkan kompetensi berbahasa asing pelayan publik dalam menyongsong masuknya globalisasi, investasi asing dan sumber daya manusia asing yang kelak membuat persaingan kerja lebih kompetitif. Jangan sampai para pelayan publik tidak mampu mengelola dan memanfaatkan potensi investasi dan tenaga ahli asing untuk menciptakan masyarakat berpengetahuan dan kelas pekerja yang berfikir global tetapi bertindak lokal.

Tetapi sebuah kebijakan yang muncul tentu membutuhkan dukungan dan kerja keras agar mampu berhasil diwujudkan dengan baik. Niat dan keinginan baik Walikota Bekasi layak diapresiasi sebagai bagian menumbuhkan budaya mengglobalkan sebuah kota. Meski dalam prakteknya perlu ada komitmen serius dalam bentuk pembudayaan manusia dan sistem di dalamnya. Secara sumber daya manusia, perlu ada keteladanan dengan sistem bertahap dari elite pemerintah Kota Bekasi baik Walikota dan pejabat di bawahnya untuk memulai budaya memakai bahasa Inggris saat rapat dan koordinasi saat WFH. Tanpa keteladanan dan pembudayaan yang bertahap, maka kebijakan berpotensi “nyaring” di awal kemudian menjadi “kesunyian” di akhir. Sehingga komitmen ini perlu juga ditindaklanjuti dengan tahapan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Diperlukan tindakan serius disertai mekanisme apresiasi dan hukuman yang bersifat humanis dan edukatif terhadap penyelenggara negara yang tidak menjalankan kebijakan bagus ini.

Selain itu, sistem mulai dari sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan perlu dibangun dengan baik. Misalnya sejauhmana kerja produktif dan edukatif pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan sistem selektif atas kemampuan ASN yang berbeda-beda dalam keterampilan berbahasa Inggris. Ini penting dalam menciptakan pemetaan dan menyeleksi agar tidak terjadi ketimpangan antar individu dalam mengasah keterampilan berbahasa Inggris. Termasuk apakah perlu ada kerjasama dengan lembaga pendidikan dan keterampilan berbahasa Inggris atau universitas yang membuka prodi bahasa Inggris. Selain itu, bagi mereka yang belum terampil berbahasa Inggris apa bentuk dukungan dan insentif yang mendukung agar mereka mau dan mampu dengan semangat belajar berbahasa Inggris. Sejauhmana juga mekanisme pengawasannya, apakah bersifat simbolik dan normatif dengan sistem disiapkan, direkam dan dilaporkan kepada pejabat di atasnya atau ada mekanisme efektifnya agar semua pihak bersemangat dan “tertantang” menjalankan kebijakan tersebut.