Manfaatkan Aset Negara, Pemerintah Siapkan Rusun untuk MBR di Sejumlah Kota
JAKARTA,MediaBeritaKini.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk membahas pemanfaatan aset negara sebagai solusi penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kamis (16/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengidentifikasi sejumlah lahan milik negara yang berpotensi dikembangkan menjadi hunian vertikal, termasuk aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta.
“Saya merasa senang, tadi soal tanah kereta api yang ada di Jakarta, itu jelas aset negara,” ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara.
Ia menegaskan, pemerintah akan segera menggelar rapat lanjutan bersama sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) untuk mempercepat realisasi pemanfaatan lahan tersebut. Rapat dijadwalkan berlangsung pada Jumat pukul 15.00 WIB dengan melibatkan KAI dan BUMN lainnya.
Selain itu, Nusron Wahid disebut akan menugaskan jajaran teknis di lingkungan ATR/BPN untuk memberikan penjelasan terkait status hukum lahan yang akan dimanfaatkan, termasuk kawasan strategis seperti Tanah Abang, Jakarta.
“Pak Nusron akan menugaskan dirjen untuk menjelaskan kejelasan status lahan, termasuk tanah di Tanah Abang yang merupakan aset negara,” kata Ara.
Tak hanya di Jakarta, pemerintah juga telah mengantongi data awal potensi pembangunan rumah susun di sekitar 10 kota baru yang dinilai memiliki kebutuhan hunian tinggi.
Beberapa wilayah yang masuk dalam rencana tersebut antara lain Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, serta Kubu Raya. Selain itu, sejumlah titik di Jawa Timur juga telah diidentifikasi.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan survei lapangan di lokasi-lokasi tersebut guna memastikan kesiapan pembangunan.
“Ke depan, kita sepakat membentuk tim bersama untuk melakukan survei di lokasi-lokasi itu,” ujar Ara.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Pemerintah berharap, sinergi antar kementerian, lembaga, dan BUMN dapat mempercepat realisasi program tersebut serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan hunian.[DaBon]
