Dikebut Dua Bulan, Hunian Relokasi Warga Rel Siap Dihuni Juni 2026

JAKARTA,MediaBeritaKini.com — Pemerintah mempercepat pembangunan hunian relokasi bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Langkah ini ditegaskan melalui peninjauan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria, Kamis (2/4/2026) malam.

Peninjauan tersebut menjadi tindak lanjut rapat koordinasi sehari sebelumnya yang melibatkan sejumlah BUMN pemilik lahan dan pelaksana konstruksi. Pemerintah, menurut Maruarar, bergerak cepat memastikan kesiapan teknis hingga pelaksanaan di lapangan.

“Prosesnya sudah berjalan. Bahkan sudah ada tahap clearing, tenaga kerja sudah bergerak, dan perencanaan teknisnya juga sudah jelas,” ujar Maruarar.

Proyek ini akan menghadirkan 324 unit hunian tapak yang dilengkapi ruang terbuka, termasuk fasilitas bagi anak-anak. Lahan yang digunakan merupakan aset Angkasa Pura, sementara pembangunan dilakukan melalui kolaborasi lintas BUMN.

Bagi pemerintah, skema ini mencerminkan pendekatan baru dalam penataan kawasan padat dan rentan, dengan menempatkan warga sebagai pusat kebijakan. Tidak hanya memindahkan, tetapi juga memastikan kualitas hidup yang lebih baik.

“Ini bukan sekadar relokasi, tetapi upaya menghadirkan hunian yang layak dan manusiawi,” kata Maruarar.

Upaya serupa akan diperluas ke titik lain. Pemerintah berencana meninjau lahan milik PT Kereta Api Indonesia di kawasan Tanah Abang dan Kampung Bandan dalam waktu dekat. Langkah ini menegaskan komitmen percepatan penataan bantaran rel secara menyeluruh.

Maruarar menyebut kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama. Selain dukungan BUMN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam mempercepat aspek perizinan.

“Ini wujud negara hadir. Kita bekerja cepat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa segera menempati hunian yang layak,” ujarnya.

Di sisi pelaksanaan, Dony Oskaria memastikan pembangunan telah dimulai dengan melibatkan BUMN konstruksi seperti Hutama Karya, PT PP, dan Wijaya Karya. Sebanyak 470 pekerja dikerahkan untuk mengejar target penyelesaian pada 15 Juni 2026.“Hunian ini berbentuk rumah tapak, bukan rumah susun. Kami berharap model ini lebih sesuai dengan kebutuhan warga,” kata Dony.

Program relokasi ini menjadi bagian dari agenda besar penataan kawasan bantaran rel agar lebih tertib, aman, dan nyaman. Di tengah keterbatasan ruang kota, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan BUMN diharapkan mampu menjadi model percepatan penyediaan hunian layak di wilayah DKI Jakarta.[DaBon]

Show More
Back to top button