Kemenko Polkam Dorong Penguatan Literasi Digital Untuk Tangkal Disinformasi dan Rawat Demokrasi

Mediaberitakini.com | Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya penyebaran hoaks, pemerintah menegaskan pentingnya penguatan literasi digital sebagai benteng demokrasi. Melalui seminar nasional bertajuk “Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi”, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengajak masyarakat memperkuat kemampuan kritis menghadapi tantangan era digital.

Acara yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Kamis (2/10/2025) ini dibuka secara resmi oleh Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam RI, Marsda TNI Eko Dono Indarto. Dalam sambutannya, Eko menegaskan bahwa digitalisasi ibarat pedang bermata dua — di satu sisi memperkuat transparansi dan partisipasi publik, namun di sisi lain juga membuka ruang luas bagi disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial.

“Kita menghadapi tantangan serius berupa derasnya arus disinformasi yang berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi serta menimbulkan konflik sosial,” ujar Eko Dono dalam pidatonya.

Tantangan era post-truth dan ruang gema digital

Menurut Eko, fenomena echo chamber dan post-truth menjadi ancaman nyata di ruang digital. Kedua fenomena ini membuat masyarakat mudah terjebak dalam informasi yang menyesatkan karena hanya terpapar pandangan yang seragam.

“Ketika masyarakat hidup di ruang gema, mereka hanya mendengar apa yang ingin mereka percayai. Ini berbahaya karena bisa memperuncing perpecahan dan melemahkan kohesi sosial,” tegasnya.

Kondisi ini semakin kompleks mengingat indeks literasi digital nasional masih tergolong sedang. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2022, indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 3,54 dari skala 5, sedangkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024 tercatat hanya 43,34 dari skala 100.

Angka tersebut menunjukkan perlunya kerja sama lintas sektor agar masyarakat tak mudah termakan hoaks dan disinformasi.

Literasi digital jadi gerakan nasional

Dalam paparannya, Eko Dono menguraikan tiga pilar penting untuk memperkuat literasi digital nasional:

1. Kolaborasi lintas sektor — melibatkan pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan swasta;

2. Penguatan daya kritis masyarakat agar tak mudah terprovokasi oleh isu menyesatkan;

3. Institusionalisasi literasi digital ke dalam pendidikan, kebijakan publik, dan budaya nasional.

“Literasi digital yang kuat akan membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan berintegritas; masyarakat yang tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu,” tandasnya.

Kendari jadi pusat dialog nasional literasi digital

Pemilihan Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah seminar dinilai strategis karena wilayah ini memiliki karakter kepulauan dan keberagaman sosial budaya yang tinggi. Sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, daerah ini dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Seminar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kunci dari berbagai latar belakang:

• Bambang Tri Santoso, Ketua Tim Literasi Digital Kemenkomdigi;

• Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Guru Besar Universitas Padjadjaran;

• Dr. M. Ridwan Badallah, Kepala Dinas Kominfo Sultra;

• Savero K. Dwipayana, Wakil Koordinator Divisi Komunikasi Publik Siberkreasi.

Para pembicara sepakat bahwa disinformasi telah menjadi ancaman lintas sektor, dan literasi digital harus menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan, bukan sekadar kampanye sesaat.

Sinergi untuk demokrasi digital yang sehat

Melalui kegiatan ini, Kemenko Polkam berharap muncul aksi konkret lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem literasi digital Indonesia. Dengan kolaborasi berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin mampu menyaring informasi, berpikir kritis, dan menjaga ruang digital tetap sehat bagi demokrasi.

“Demokrasi hanya bisa tumbuh dalam masyarakat yang melek informasi. Karena itu, literasi digital adalah bagian dari ketahanan nasional,” tutup Eko Dono.