Hadapi Dunia BANI, Indonesia Percepat Kemandirian Alutsista Lewat Kolaborasi Industri Pertahanan
Mediaberitakini.com | Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan tidak terprediksi (BANI), Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggalang kolaborasi nasional untuk mendorong percepatan industri pertahanan dalam negeri. Forum Koordinasi dan Sinkronisasi yang digelar pada Rabu (17/9/2025) ini menegaskan kemandirian Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.
Forum strategis yang dibuka oleh Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesbang Kemenko Polhukam, ini menghimpun seluruh pemangku kepentingan kunci, mulai dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kemenperin, BRIN, KKIP, TNI-Polri, BUMN Pertahanan, hingga pelaku swasta (BUMS) seperti Defend ID dan Pinhantannas.
“Kemandirian dalam pengadaan Alpalhankam adalah kunci utama menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman,” tegas Purwito dalam sambutannya. Pernyataan ini menyentuh akar masalah: ketergantungan impor alutsista yang masih tinggi, stagnasi anggaran pertahanan di angka 0.8% PDB, dan tantangan penerapan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
Mengupas tantangan lebih dalam, forum mengidentifikasi tiga hambatan utama: beban pajak yang memberatkan industri tier 2 (pendukung), minimnya dukungan riset dan pengembangan (R&D), dan perlunya revisi regulasi TKDN agar lebih aplikatif.
Brigjen TNI Nur Wahyu Widodo, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, menekankan pentingnya membangun ekosistem yang solid sesuai dengan Jakstranas Hanneg 2025–2029. “Kebijakan kami, seperti Permenhan No. 12 Tahun 2023, telah mengarah pada penguatan ini,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Kemenperin yang menyoroti perlunya pembangunan SDM unggul dan pemberian insentif khusus untuk sektor maritim, otomotif, dan dirgantara – tulang punggung industri pertahanan.
Menjawab tantangan ini, Joga Dharma Setiawan, Dirut Defend ID, memaparkan peta jalan (roadmap) menuju Industri Pertahanan 5.0 yang berbasis Artificial Intelligence (AI), keamanan siber, dan interoperabilitas. “Kemandirian tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari kolaborasi dan keberanian mengambil risiko lintas K/L, akademisi, bisnis, dan pemerintah,” tambahnya, menggemakan semangat kolektif yang dibangun dalam forum.
Kesimpulan dari pertemuan ini jelas: kemandirian bangsa dalam hal pertahanan hanya dapat terwujud dengan kebijakan yang lebih pro terhadap industri dalam negeri, menyelaraskan aspek TKDN, fiskal, dan riset dalam satu harmonisasi kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
