Menkomdigi Lantik 58 Pejabat Baru, Tegaskan Birokrasi Harus Lincah dan Berdampak

Jakarta,MediaBeritaKini.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid resmi melantik 58 pejabat struktural baru di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dalam sebuah upacara yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Jumat (1/8). Mereka terdiri dari 17 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 41 Pejabat Pengawas (Eselon IV).

Dalam sambutannya, Menkomdigi menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari strategi penguatan tata kelola birokrasi digital yang adaptif, profesional, dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Jabatan ini bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab, integritas, dan kecepatan kerja. Kita butuh birokrasi yang lincah dan siap menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang,” ujar Meutya Hafid.

Lebih jauh, Meutya menekankan pentingnya perubahan pola kerja di lingkungan birokrasi. Ia mendorong seluruh pejabat untuk membangun kolaborasi lintas unit dan tidak lagi terjebak dalam pola kerja sektoral.

“Transformasi digital menuntut pola kerja yang terkoneksi dan sinergis. Dunia digital tidak mengenal batas-batas sektoral. Maka birokrasi pun harus mulai berpikir dan bekerja dalam semangat yang sama,” tambahnya.

Pelantikan ini, menurut Meutya, dilakukan melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap rekam jejak, kompetensi, serta potensi setiap individu, melibatkan jajaran pimpinan kementerian secara langsung. Ia menegaskan bahwa penunjukan pejabat tidak dilakukan secara acak.

“Saya memimpin langsung proses ini, mendengar masukan dari Sekjen, para Dirjen, dan pimpinan lainnya. Kita ingin memastikan bahwa setiap pejabat yang dilantik benar-benar siap menjadi agen perubahan di unitnya masing-masing,” jelasnya.

Sebagai penutup, Menkomdigi mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk segera membangun koordinasi di unit kerja masing-masing dan menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi digital.

“Ukuran keberhasilan kita bukan pada administrasi semata, tapi pada dampak yang dirasakan masyarakat. Jika apa yang kita kerjakan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat, maka arah kita harus dikoreksi,” tegasnya.

Pelantikan ini menjadi langkah awal dalam menyusun fondasi birokrasi digital yang lebih responsif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman.| Foto : Istimewa.