Program Bedah Rumah BSPS Diperkuat Sistem Transparan, NTB Klaim Hemat Anggaran 11 Persen
MEDIABERITAKINI.COM-| Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Regional Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara di Posyandu Anggrek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5/2026).
Peluncuran dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong yang terhubung secara luring dan daring dengan sejumlah daerah pelaksanaan BSPS di Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola program BSPS agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Maruarar menegaskan sistem PTT menjadi langkah penting untuk menjaga integritas program sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, benar, dan antikorupsi,” ujar Maruarar.
Menurut dia, penerapan sistem PTT di NTB mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar 11 persen. Penghematan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan kembali untuk memperluas manfaat program perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pelaksanaan PTT di Posyandu Anggrek berada di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM Iriyanto. Dalam proses pemilihan terbuka itu, sejumlah toko bangunan turut terlibat, di antaranya TB Surya Anugerah, UD Geria Bangunan Mandiri, dan TB Usaha Baru.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur NTT Emmanuel Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menyapa secara virtual pelaksana dan penerima bantuan BSPS di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tanimbar, Maluku. Ia meminta pemerintah daerah terus mengawal program-program pro rakyat.
“Tanimbar menyala ya, terus perjuangkan rakyat dan kawal semua program-program yang pro rakyat bersama Anggota Komisi V,” katanya.
Program BSPS menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan stimulan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya layak huni.
Pada 2026, total alokasi BSPS di NTB mencapai 6.918 unit dengan hasil inventarisasi dan verifikasi sebanyak 5.416 unit. Sementara Kabupaten Lombok Barat memperoleh alokasi 627 unit dengan total inventarisasi dan verifikasi mencapai 576 unit.
Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian PKP, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan program bedah rumah tersebut. Peluncuran BSPS regional diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak serta pemerataan pembangunan perumahan di kawasan Indonesia timur.|Dabon
